DPMPK Tuba Panggil Kakam Rejo Sari Terkait kegiatan DD dan ADD Tidak Selesai

DPMPK Tuba Panggil Kakam Rejo Sari Terkait kegiatan DD dan ADD Tidak Selesai

Tulang Bawang,echanews.com

kepala kampung Rejo Sari lnisial, NA
yang beberapa hari sempat piral di beritakan dari beberapa awak media
Terkait dengan dugaan penyalah gunaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa(ADD) tahun 2018 .

Yang kegiatan melanjut kan prokgram kepala kampung yang sudah tidak menjabat lagi .
Seperti program pembuatan jalan di RK 02 ,RT 02
yang awal nya kegiatan pembuatan jalan onderlagh yang di perkira kan tujuh puluh lima persen hampir rampung.
Hanya tersisa lebih kurang dua puluh lima persen.

Namun aneh nya penyelesaian jalan onderlagh di tahun 2018 itu tidak sesuwai dengan petunjuk juklak juknis yang sudah di bentuk dari awal kepala kampung yang sudah non aktif.

Terkait dengan masarakat maupun apratur kampung yang di libat kan selama ini hanya ada nama ,tidak di pungsi kan dan tidak sejalan.
Bah,”kan ketua dan anggota BPK di kampung rejo sari pun telah mengundur kan diri karna tidak sepadan dengan kepala kampung yang baru.

Maka dari itu kuwat dugaan dari masarakat yang engan nama nya di sebut ,kepala kampung rejo sari berinisial, NA
Kecamatan penawar tama kabupaten Tulang Bawang.
Menghendel kegiatan DD mau pun ADD di duga tidak banyak melibat kan orang lain .

Beberapa hari yang lalu,”
Terkait dengan memenuhi undangan dari DPMPK Tulang Bawang,kepala kampung rejo sari berinisial,NA
Menyangkal dengan ada nya pemberitaan dari media .
Terkai dengan dugaan penyalah gunaan dana desa yang di kelola nya.
Seperti penyelesai jalan onderlagh yang berkisar 700 m,sampai 800 m di tahun 2018 yang semesti nya tidak di hampar dengan batu sabes,bahkan tidak di wales.
Terang nya kepada DPMPK,Bani

 

 

 

Papar,” DPMPK bani kepada wartawan koran pemberitaan korupsi (KPK)saat di hubung via whatsapp.
Dan bani menyatakan beberapa hari ini tim dari DPMPK akan segera turun kroscek kelapangan ,memonitoring kegiatan tersebut,”tandas nya

Jika hal itu memang terbukti,ada nya penyalah gunaan dana desa .
Dalam pemegang jabatan
(kepala kampung) jelas melanggar aturan, menyalah gunakan kewewenangan yang di atur dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi yang berbunyi,setiap orang yang dengan tujuan menguntung kan diri sendiri atau orang lain atau suwatu korporasi,menyalah guna kan ke wewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugi kan ke uwangan Negara atau perekonomian Negara di pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak rp 1,milyar .

(Antara /red)

Subscribe

Thanks

No Responses

Tinggalkan Balasan