oleh

Kejari Tuba di Dampingi DPMPK Gelar Kegiatan Sosialisasi Bina Desa

 

Tulang Bawang,echanews.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) dalam  hal mensosialisasikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bina kampung/ Desa keseluruh kepala kampung (kakam) se – Kabupaten Tulangbawang.
Rabu 03/07/2019.

Kasi datun Medi Santoni, SH mengatakan, ” program JPN Bina kampung/ Desa ini adalah program Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang harus disosialisasikan ke para kakam.

 

 

Kegiatan mensosialisasikan program tersebut yang mengikut sertakan dinas terkait ( DPMPK ) yang dilaksanakan pada Rabu 3 Juli 2019 di lantai dua ruang rapat Setdakab setempat,” jelasnya.

Medi Santoni,SH selaku kasi sampaikan, ” Datun tugas dan wwewenang DATUN dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diuraikan tugas dan wewenang Kejaksaan, yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), Dimana Datun membawahi 3 kegiatan yakni Bidang Perdata, Bidang Tata Usaha Negara, dan Bidang Pertimbangan Hukum.

“Sesuai dengan tugas fungsi kejaksaan dalam hal ini terkait persoalan hukum, kejaksaan yang didampingi DPMPK mengadakan sosialisasi program JPN Bina kampung/ Desa,” terangnya.

Sementara, Kepala DPMPK Kabupaten Tulangbawang, Drs. Yendahren sebut, ” sosialisasi dari Kejaksaan melalui Kasi Datun yang di hadiri AsDatun kepada seluruh kakam se-Kabupaten Tulangbawang.

“hal terkait dalam kegiatan sosialisasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bina kampung/ Desa, ini program dari pihak Kejaksaan dengan melibatkan pemerintah kabupaten melalui DPMPK guna menghadirkan seluruh kepala kampung.
Dan DPMPK telah mengundang seluruh kepala kampung sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tulangbawang Nomor : B-1335/L.8.18/G/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Sosialisasi JPN Bina Desa Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” paparnya.

Yendahren, ” sehubungan dasar tersebut diatas, pihaknya mengundang secara resmi ke – seluruh kepala kampung untuk menghadiri acara tersebut, guna meningkatkan kepercayaan pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMN/BUMD dan masyarakat serta memahami tentang tugas dan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan RI berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, penegakan hukum dan pelayanan hukum.

“ dengan harapan adanya kegiatan ini ke depannya aparat kampung lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran desa, serta taat hukum, ” tutupnya.

(Red / Des)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *