DPRD Tulang Bawang Paripurna LKPJ Tahun 2018

DPRD Tulang Bawang Paripurna LKPJ  Tahun 2018

 

Tulang Bawang-chanews.com

Hj. Winarti SE MH, selaku Bupati Tulang bawang menghadiri Paripurna DPRD kab Tuba, dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 Rabu (15/05/2019).

Selain Penyampaian LKPJ juga, penyampaian 4 usulan Rancangan peraturan Daerah (Raperda) dari Eksekutif dan inisiatif dari legislatif.

Dalam penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2018, Bupati Tulang Bawang Hj. Winarti SE MH, menyampaikan bahwa arah kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2018 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulangbawang Tahun 2017-2022.

“Sehingga dalam pengelolaannya, didasarkan pada hasil perhitungan laporan Realisasi anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang, dalam target Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.306.671.826.046 dan berdasarkan perhitungan sementara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp.1.158.325.076.291,52 ,” jelas Bupati.

 

 

Dan,” mengenai Rancangan peraturan daerah inisiatif legislatif. Pada Prinsipnya Bupati Winarti SE MH. Sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sangat mengapresiasi dan menyambut baik serta mendukung atas 4 rancangan peraturan daerah inisiatif legislatif tersebut.

Sambutan hangat ini, didasari berbagai pertimbangan, diantaranya, seperti mengenai rancangan peraturan daerah tentang kesiapan,siagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Kab. Tuba adalah wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang kemungkinan bisa terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, ataupun non alam, atas perbuatan manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa.

Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif dalam upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Dan, ” Saya berharap dengan dibentuknya peraturan Daerah ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan, membangun partisipasi dan kemitraan publik , mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, dalam meminimalisasi dampak bencana, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, ” Bupati Winarti.

Untuk Raperda atas Bank Sampah, mengingat sampah dengan segenap permasalahannya tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan Kota, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan kota. akibat dari produksi dan polusi sampah.

Begitupun Raperda Terhadap Jaminan Kelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan.
pada hakekatnya pembangunan di Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. dengan adanya dukungan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan.

Tutupnya, ” dan Raperda tentang kawasan tanpa rokok yang merupakan amanat dari Undang-Undang.

(Advetorial )

 

Subscribe

Thanks

No Responses

Tinggalkan Balasan