oleh

Tulang bawang pertanyakan Terkait Kata-kata Perubahan

Tulang bawang, EchaNews.com

Pemkab Tuba Realisasikan APBD tahun anggaran 2018 yang menjadi buah bibir masyarakat seputaran Kota Menggala yang dianggap minimnya pembangunan.

Sementara anggaran APBD dan lain lain untuk Tulang Bawang satu triliun lebih itu selalu habis terpakai.
Dikutip dari sinarlampung.com Menggala 7/05/19.

Salah satu warga Masyarakat di seputaran kelurahan Menggala selatan, kecamatan Menggala, selain mempertanyakan arah kebijakan pemerintah daerah khususnya pembangunan infrastruktur yang sudah dilalui seperti anggaran Tahun 2018 di bangunkan apa. Sementara masyarakat yang menanti kemajuan daerah tercintanya.

Lebih lanjut, ia menunjukkan salah satu pembangunan yang ada di lingkungan Pemda tuba seperti pembangunan jembatan yang jebol yang mana akses jalan tersebut dilalui masyarakat dan pejabat bahkan orang nomor satu di tulang bawang itu yang mana di timbun menggunakan tanah liat bukan menggunakan bahan pada umumnya seperti Aspal.

Berbeda halnya dengan Muslim (48) warga lingkungan bugis, kelurahan Menggala kota yang meminta kepada pemerintah daerah khusus bupati untuk bisa langsung turun untuk melihat langsung ke kampung buluran tersebut apa yang di rasakan oleh warga yang notabene nya tetangga (satu kecamatan) yang wajib di perhatikan. “Jangan hanya umbar-umbar program yang mensejahterakan rakyat dan pencitraan pembangunan yang merata. Akan tetapi masyarakat yang kampungnya bersebelahan dengan rumah dinasnya saja tidak di perhatikan”, ungkapan seorang rakyat kecil.

Terpisah, David Kasiddi yang juga di ketahui RT di lingkungan Pemda kabupaten tulang bawang menanyakan pembangunan yang telah lama di rencanakan karena dari tehun kemarin saya melihat dengan mata kepala sendiri ada konsultan yang telah melakukan pengukuran perencanaan dalam pembuatan drainase yang mana lokasinya hanya berjarak tiga meter dari dinas PU tersebut belum tersentuh oleh pemerintah jelasnya belum ada drainase katanya pada Hari Senin (06/05/19).

 

 

Muslim, warga Kampung Bugis, menggala Kota

Jadi apa gunanya pemerintah daerah ini anggaran yang mana pada tahun 2018 yang mencapai ratusan Miliar tersebut dikemanakan, apa di bangun buat bengan milik pribadi jangan-jangan bener rumor yang beredar, imbuhnya. Karena dampak dari realisasi APBD (Anggaran pendapatan belanja daerah ) merupakan salah satu penyokong sumber pendapatan rakyat dari berjalannya setiap program kegiatan pemerintahan di semua bidang yang bersumber dari belanja daerah setiap tahun yang dari perputaran ekonomi dapat di rasakan langsung oleh masyarakat.

Pastinya, setiap kegiatan pembangunan yang berjalan yang bersumber dari APBD sangat membantu meringankan perekonomian rakyat lebih-lebih saat sekarang lapangan pekerjaan yang tidak memadai dan sangat sulit ditemukan tetapi harga sembako yang jauh melangit dari penghasilan para masyarakat menengah kebawah umumnya.

Data sinarlampung.com nilai APBD tahun 2018 yang di ketahui di atas satu triliun rupiah itu, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan APBD di kabupaten lain seperti kabupaten tulang bawang barat yang mana pembangunan kabupaten tubaba jauh lebih pesat di bandingkan kabupaten tulang bawang.

Kutipan dari data yang di peroleh sinarlampung.com APBD Tahun 2018 Pemerintah daerah kabupaten tulang bawang mengalami perubahan kebijakan yang mana tetap mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan. Diantaranya pada pos belanja daerah dalam APBD kabupaten tulang bawang Tahun anggaran 2018 yang mengalami perubahan sebesar Rp27.030.431.149,- yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 1.316.671.826.046,- berubah menjadi Rp.1.343.702.257.195,- .(satu triliun tiga empat tiga miliar tujuh ratus dua juta dua ratus lima puluh tujuh seratus sembilan puluh lima rupiah).

Perubahan kebijakan belanja daerah yang meliputi dua kebijakan belanja diantaranya yaitu :
*) Kebijakan belanja Tidak langsung dari nilai sebelumnya Rp693.997.080.149,- berubah menjadi Rp. 694.227.021.793,- yang komponen meliputi dari Belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja keuangan kepada partai politik dan Belanja tidak terduga.
*) Kebijakan belanja Langsung, yang semula direncanakan sebesar Rp. 622.674.745.897,- berubah menjadi Rp. 649.457.235.402,- yang di prioritaskan untuk Pembangunan infrastruktur struktur, pendidikan, Kesehatan ekonomi kerakyatan dan Dunia usaha, Pertanian dan ketahanan pangan, Keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat, Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Ironisnya, Sekda Tulang Bawang, Ir. Antoni selaku ASN (aparatur sipil negara) tertinggi di daerah yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur ini beliau tidak mengetahui secara detail kebijakan Belanja langsung berdasarkan urusan, dan kebijakan belanja langsung berdasarkan OPD di dalam menjalankan roda pemerintah. Sekda justru mengarahkan untuk bertanya ke BPKAD (badan pengelola keuangan dan Aset daerah) yang keberadaan kepala BPKAD masih melakukan perjalanan umroh ke tanah suci Mekkah dengan Bupati dan beberapa pejabat lainnya.  (Antara/red).

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *