oleh

Percaya Diri Tak Satupun Pihak Peneggak Hukum Bisa Menyalahkan apapun kegiatan di dinasnya

Menggala Echanews.com 

Suatu pertanyaan bagi kawan2 di seputaran kab tuba ada apa dgn kadis pupr tulang bawang. Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)dari Kejaksafban Negeri, sepertinya seakan risih bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), khususnya ka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) KabupatenTulang Bawang,

dimana informasi yang dihimpun menjelaskan, bahwa pelaksanaanproyek bersumber biaya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)maupun APBN (Anggara Pendapatan dan Belanja Negara) tidak mengikutsertakan dan menghirau kan adanya TP4D dalam KEGIATAN pembangunan di daerah ini, kendati dalam suatu kegiatan pembangunan menyerap anggaran bernilai puluhanmiliar.

Sementara Bunda Winarti SE.MH selaku Bupati Tulang Bawang. sudah menginstruksikan supaya di mana adanya kegitan pembangunan Daerah kab Tuba untuk diikutsertakan salah satu pendampingan TP4D dalam pelaksanaan program proyek pembangunan.demikian keterangan yg diperoleh di lingkungan Pemda Kabupaten TulangBawang.

 

Anshari SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tulang Bawang mengatakan, jika keberadaan TP4D berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4D disetiap Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota,” ujar Kajari Tulang Bawang.

Namun kenyataannya di  justru tidak difungsikan keberadaan TP4D sepertinya terjadi Di Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang, seakan risih dan alergi tentang kehadiran program Kejagung RI tersebut.

” Dikatakan GUNAWAN Ketua DPD Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Provinsi Lampung menjelaskan, bahwa pihak Dinas PUPR Tulang Bawang (Tuba) dalam melaksanakan kegiatan proyek pembangunan fisik yang menelan biaya hingga puluhan miliaran rupiah, tanpa adanya pengawasan dari TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang.

Sehingga terindikasi mengabaikan program pemerintah cq Kejagung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang pembentukan TP4D di setiap Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Ujar Gunawan membeberkan.

Menurutnya ” jika pengadaan proyek di Dinas PUPR tersebut, diduga dan terindikasi beraroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan cara yang diduga adanya komisi bagi setiap proyek yang akan dilaksanakan para rekanan dilapangan

dan diguga juga pelaksanaan lelang atau tender baik lewat LPSE (Lelang Proyek Sistem Elektronik) hanya formaliatas, sementara pemenang sudah ditetapkan dan permainan itu bukan rahasia umum lagi, tambahnya.

Oleh karena itu setiap proyek di Dinas PUPR yang tidak mengikutsertakan TP4D, diduga keras sangat rentan dengan korupsi dan konspirasi antara pihak oknum Dinas dan rekanan (Kontraktor) pelaksana proyek hingga berimbas kepada pekerjaan dan tidak sesuai ketentuan, ujar Gunawan.

Dari hasil investigasi tim di lapangan diduga ada istilah fee proyek bagi setiap rekanan yang mengerjakan kegiatan proyek. “Bagaimana hasil pekerjaan di lapangan dapat memenuhi aturan ketentuan, kalau untuk mendapatkannnya saja pihak rekanan sudah pebih dulu mengeluarkan fee proyek, Untuk itu Ketua DPD Forkopindo ini

mengharapkan pihak Kejari Tulang Bawang dapat mengambil sikap guna mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di Dinas PUPR. “Kami berharap Kejari dapat turun ke lapangan dan melakukan penyelidikan hingga mengungkap dugaan korupsi tersebut, papar Ketua DPD LSM FORKORINDO Provinsi Lampung itu. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *